Pendemo Audensi dengan DPR dan Polres Subulussalam, Apednas Tolak Kunker Kades

[ad_1]

LINEAR.CO.ID | SUBULUSSALAM – Pendemo yang tergabung dalam gerakan Penyelamatan Negri Subulussalam (PNS), usai menyampaikan orasinya, langsung beraudensi dengan Kapolres dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam.

Dalam kegiatan audensi di Gedung DPR setempat itu, Safran Kombih SH MH menyampaikan langsung kepada Kapolres Subulussalam bahwa Negeri Subulussalam ini sedang tidak baik-baik.

“Permasalahan di negri ini, kita semuanya mengetahui, hanya saja tindakan kita yang tidak ada, oleh karena itu kita melakukan aksi ini,” kata Safran.

Dilanjutkan Safran, Tolong pak kapolres dan anggota DPRK yang terhormat, sampaikan kepada Walikota Subulussalam agar menemui masyarakat, kerap sekali masyarakat melakukan aksi yang serupa Walikota ini selalu menghindar dari rakyatnya sendiri.

Dijelaskan Safran Kombih SH MH, dalam aksi ini tidak ada unsur kebencian maupun unsur politik. Seperti Koordinator aksi MHD Husain Saran dia merupakan tim sukses pemenangan Walikota Subulusalam saat ini.

“Ini merupakan aksi kecintaan kami terhadap negeri ini, tolonglah kami pak jangan hanya Kepala desa saja yang berada di LP sana, periksalah seluruh kepala SKPK, Walikota dan ketua Koni,” sampai Safran.

Disambung Syahbudiyono, Honor mereka selaku aparat kampong, hingga saat ini sudah berjalan 7 (Tujuh) Bulan yang belum di Bayar pada tahun 2023, sedangkan di tahun 2022 ada honor perangkat Kampong yang belum di Bayar selama 3 (Tiga) Bulan, Plus di tahun ini sudah berjalan 10 Bulan.

Belum lagi adanya titipan di Dana Desa tersebut. Kapan lagi Kampong kami di Kota Subulussalam ini bisa membangun untuk rakyatnya pak Kapolres. Ditambah lagi kabarnya di akhir tahun ini Kepala Desa akan melakukan Bimtek atau Kunker ke luar Kota.

“Ini hanya membuang-buang anggaran dana Desa saja, Tidak ada artinya. Lebih baik dana bimtek itu di gunakan kepada kepentingan masyarakat, jangan hanya sibuk bimtek dan kunker yang tidak ada dampak positifnya terhadap masyarakat,” sebut Syahbudiyono, Ketua APEDNAS.

“Kebobrokan Kota Subulussalam ini tidak terlepas kurangnya pengawasan dari DPRK Subulussalam sendiri. Kami memohon tolong lah untuk bekerja lebih ekstra lagi demi pembangunan dan kemajuan Kota yang kita cintai ini,” tambah Budiyono.

Ungkapan yang sama di sampaikan Ir Netap Ginting. Bobroknya Kota Subulussalam ini tidak terlepas lemahnya pengawasan DPR.

“Ada dugaan penyimpanan anggaran di APBK, DPR harus berperan pada saat Pansus dan lainnya, jangan hanya duduk diam dan mengikuti Kunker saja,” cetus Ginting.

“Kami berharap hasil audensi ini dapat di tingkatkan atau melakukan RDP untuk menyelesaikan seluruh persoalan saat ini. Berdasarkan tuntutan kami ini,” harap Ginting.

Kapolres Subulussalam AKBP Yoghi Hadisetiawan, menjawab pertanyaan para perwakilan PNS. Untuk dugaan penyelewengan anggaran APBK Subulussalam itu sudah di sampaikan ke Kejaksaan langsung tadi ya. Jadi kita menunggu hasilnya saja.

“Terkait Negeri kita ini bukannya tidak baik, tapi kurang baik. Saya ini orang jauh dikarenakan perintah kemudian saya di tempatkan di Subulussalam. Perlu di yakinkan meskipun saya orang jauh tekad saya yang utama untuk membuat Kota ini lebih baik melalui tugas saya,” jelas Kapolres.

Paling utamanya, untuk memelihara Kamtibmas selanjutnya ntuk penanganan tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi ini ada mekanisme dan aturannya hingga dengan pengembalian kerugian keuangan negara.

“Jika kerugian negara tidak dapat di kembalikan, maka ada prosesnya untuk menahan dan memeriksa yang terduga hingga memproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Kapolres.

Kapolres Subulussalam ini pun mencontohkan seperti kasus Kepala Desa yang awalnya mengkonsumsi uang BUMDes denga munculnya asas praduga tidak bersalah dari yang terduga.

Ketika kita melakukan pedalaman, niatnya ada, namun dia tidak mengetahui. Bisa saja kita penjarakan. Tapi, kerugian Kota ini dan uang negara tidak dapat di kembalikan.

“Yang ada negara lebih rugi lagi dengan proses kasus ini, jika kita menahan dia, malahan negara akan membiayai dia selama proses, bahkan sampai ke LP. Dalam proses penegakan hukum tersebut, yang terduga sanggup untuk mengembalikan kerugian negara yang di ambilnya. Inilah yang lebih baik,” pungkas Kapolres.

Terkait gaji perangkat kampong yang kurang bayar terkesan di abaikan dan adanya titipan-titipan di Desa, apakah memang merugikan masyarakat, merugikan uang daerah, uang negara. laporkan saja kepada kami tanpa adanya bukti akan kami terima dan kami tanggapi.

“Apapun itu yang merasa tidak tepat, silahkan laporkan kepada kami, meski hanya aduan. Tapi kalau bisa bawa buktinya,” cetus Kapolres.

Rencana Bimtek Kepala Desa/Kampong ke Pulau Jawa. Jika ada yang menemukan indikasi kecurangan penyelewengan anggaran silahkan laporkan kepada kami. Tanpa bukti pun akan kami tindak lanjuti.

“Silahkan laporkan ke kami. Karena kami ini di tunjuk negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan hingga kenyamanan masyarakat,” ungkap Kapolres.

Sedangkan Dugaan pemalsuan tanda tangan, yang di sampaikan Ahmad Rambe. Ini sudah kami tanggapi dan saat ini tengah berjalan untuk menindaklanjuti proses tersebut.

“Baik itu Sengketa lahan di Perusahaan MSSB dan PT Laot Bangko, saya berpesan kepada masyarakat. Ketika memiliki surat yang sah secara Undang-Undang dan masuk kedalaman HGU perusahaan laporkan ke saya, jangan membuat aksi sendiri. Menyelesaikan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ada prosesnya,” imbuh Kapolres.

Audensi tersebut turut di hadiri oleh Kapolres Subulussalam beserta jajarannya, perwakilan Pendemo, Anggota DPRK Subulussalam  Bahagia Maha dan Dedy.

Bahagia menjelaskan, dalam waktu dekat ini akan disampaikan langsung dan di bahas secara bersama di lembaga DPR setempat.

Usai beraudensi, para pendemo di Kota Subulussalam itu pun langsung membubarkan diri secara teratur dan tertib. (*)

[ad_2]

https://linear.co.id/