Kehadiran Etnis Rohingya Bermasalah, Pemkab Aceh Utara Surati Pj Gubernur 

[ad_1]

Linear.co.id – Lhoksukon I Ratusan warga Aceh Utara yang berasal dari sejumlah kecamatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Utara di Jalan Raya Banda Aceh – Medan, tepatnya dikawasan Landing Kecamatan Lhoksukon, Rabu, 20 Desember 2023.

Terlihat, para pengunjuk rasa meminta pemerintah agar para pengungsi lintas negara, yakni imigran gelap Rohingya, agar jangan ada yang ditampung di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Kedatangan para pengunjuk rasa disambut langsung oleh Plh Sekretaris Daerah Aceh Utara Drs H Adamy, MPd, dalam hal ini mewakili Pj Bupati Dr Mahyuzar, MSi, didampingi Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs Saiful Basri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Adharyadi, SSos, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Dr Fauzan, MSi, dan Kabag Humas Muslem, SSos, MM.

Dalam orasinya, mereka menyampaikan, kedatangan imigran Rohingya ke wilayah Provinsi Aceh dalam beberapa bulan terakhir sudah mulai meresahkan dan memicu kegaduhan dalam masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan, merusak ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah Aceh Utara.

Apalagi, menurut info yang diterima, bahwa kedatangan imigran gelap itu tidak lagi murni dipicu oleh motif mengungsi untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi lebih mengarah ke motif ekonomi, dan ikut melibatkan pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Oleh karena itu, mereka meminta Pemkab Aceh Utara agar menolak kehadiran imigran Rohingya di wilayah Aceh Utara dan tak mengizinkan Shelter Blang Adoe di Kecamatan Kuta Makmur ditempati imigran Rohingya tersebut.

“Kami mendapat info mereka akan ditempatkan di Shelter Blang Adoe, kami minta agar shelter itu jangan diberikan untuk ditempati oleh mereka. Apalagi saat ini ada beberapa KK warga setempat yang tinggal di shelter tersebut. Jangan sampai warga kita sendiri diusir, lalu ditempatkan warga Rohingya di sana,” sebut seorang pengunjuk rasa dilokasi.

Menggapi hal itu, Plh Sekda Aceh Utara Drs H Adamy menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan masyarakat terkait dengan penanganan imigran Rohingya sudah sejalan dengan surat yang disampaikan oleh Pj Bupati Aceh Utara kepada Gubernur Aceh.

“Terimakasih atas kehadiran bapak – Ibu dan adik-adik yang melakukan unjuk rasa pada hari ini, hal ini menjadi motivasi kepada kami di mana aspirasi bapak – Ibu dan adik-adik akan kami teruskan kepada bapak Gubernur dan juga kepada pihak terkait di Pemerintah Pusat,” kata Adamy.

Pada kesempatan itu, Adamy juga mengungkapkan isi surat Pj Bupati Aceh Utara kepada Gubernur Aceh terkait dengan permintaan untuk pemanfaatan Shelter Blang Adoe untuk menampung imigran Rohingya.

Surat Nomor 100/1942 dan bertanggal 18 Desember 2023 itu ditandatangani oleh Pj Bupati Aceh Utara Dr Drs Mahyuzar, MSi dengan kalimat sebagai berikut :

(1). Sehubungan dengan surat Pj Gubernur Aceh Nomor : 300/17173 tanggal 27 November 2023 dan Nomor 300/17172 tanggal 27 November 2023 hal permohonan persetujuan penggunaan Integrated Community Shelter (ICS) di Blang Adoe Kabupaten Aceh Utara sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya, setelah Kami telaah dan pelajari maka dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

A. Kondisi saat ini di ICS Blang Adoe telah di huni oleh 15 Kepala Keluarga (KK) sebanyak 51 jiwa.

B. Terdapat permasalahan aset dari kepemilikan terhadap ICS serta batas wilayah di lokasi tersebut.

C. ICS sudah pernah digunakan untuk menampung pengungsi Rohingya tahun 2015 namun terjadi konflik sosial baik antar sesama pengungsi maupun pengungsi dengan warga setempat.

D. Informasi yang berkembang, masyarakat di sekitar ICS menolak kehadiran imigran Rohingya tersebut dan dikhawatirkan akan kembali memicu konflik sosial yang serupa.

(2). Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kami mohon kepada Bapak Pj Gubernur Aceh berkenan untuk mempertimbangkan kembali agar ICS Blang Adoe tidak digunakan untuk pengungsi Rohingya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Setelah mendengar paparan tentang isi surat Pj Bupati tersebut, kemudian para pengunjuk rasa menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Aceh Utara yang telah mengambil sikap, yakni dengan menyurati Gubernur Aceh agar Shelter Blang Adoe tidak dipakai untuk menampung imigran Rohingya. Dan selanjutnya pengunjuk rasa berangsur-angsur membubarkan diri. (**)

[ad_2]

https://linear.co.id/