Saat Sisa Arun pun Tak Kebagian

  • admin

KABAR itu diterima redaksi Atjehpost.co, Kamis malam 16 Oktober 2014. Sebuah pesan masuk berisi uraian data tentang pengelolaan aset sisa eks PT. Arun di masa mendatang.

Penjabarannya cukup panjang. Tapi intinya, Pemerintah Aceh tak terlibat atau dilibatkan.

Ya, Pemerintah Aceh dilaporkan terancam tak bisa ikut mengelola asset eks PT. Arun.

Terminasi pengoperasian kilang LNG Arun di Aceh dilaporkan hanya mengikutsertakan PT. Pertamina (Persero), PT Arun NGL, serta satuan kerja khusus pelaksana kegiatan  usaha hulu Migas, dan Exxonmobil.

Hal ini bertolakbelakang dengan janji Menko Perekonomian RI, Chairul Tanjung, saat berkunjung ke Lhokseumawe, 14 September 2014 lalu.

Pemerintah Aceh sebenarnya juga telah beberapa kali mengirim surat untuk Presiden SBY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN) maupun Kementerian BUMD terkait permintaan pengelolaan aset bersama milik eks PT. Arun.

Surat pertama telah dilayangkan oleg Gubernur Aceh Zaini Abdullah kepada Presiden RI dengan nomor 538/41893, tertanggal 24 Juli 2013, yang berisi  permohonan hibah  eks PT Arun NGL.

Surat kedua, kembali dilayangkan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah kepada Presiden RI bernomor 538/54528, tertanggal 8 November 2013. Surat ini juga berisi permohonan  eks PT Arun NGL.

Sedangkan surat ketiga Gubernur Aceh kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia bernomor 538/11389, tertanggal 4 April 2014. Surat ini berisi permohonan kesediaan dan waktu untuk audiensi.

Namun  pada 13 Oktober 2014, ternyata DJKN  telah melakukan Focus Groud Discussion  (FGD) tentang terminasi pengoperasian kilang LNG Arun di Aceh dilaporkan hanya mengikutsertakan PT. Pertamina (Persero), PT Arun NGL, serta satuan kerja khusus pelaksana kegiatan  usaha hulu Migas, dan Exxonmobil.

Terkait hal ini, Kepala Biro Humas Setda Aceh, Murthalamuddin, yang dihubungi Atjehpost.co, Kamis malam 16 Oktober 2014, mengaku berang.

“Kita tetap tuntut ikut mengelola aset eks PT. Arun,” ujar Murthalamuddin.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN) dinilai telah mengkhianati dan menelingkung Pemerintah Aceh soal aset sisa PT. Arun.

“DJKN menelingkung stakeholders lokal lewat penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) terkait terminasi pengoperasian kilang LNG Arun tanpa melibatkan Pemerintah Aceh selaku daerah tempatan pada Senin 7 Oktober  lalu,” kata Murthalamuddin.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh DJKN sungguh membuat seluruh rakyat Aceh kecewa.

Pasalnya, kata Murthala, Pemerintah Aceh lebih setengah tahun terakhir telah melakukan komunikasi, baik lewat surat maupun berjumpa langsung dengan pihak DJKN guna membicarakan pengelolaan seluruh aset PT. Arun pasca berakhirnya operasi kilang LNG Arun, 15 Oktober 2014, melalui suatu konsep kawasan industry terpadu.

Namun, katanya, pada Senin 7 Oktober 2014 lalu, DJKN melakukan FGD dengan para pihak terkait, seperti Pertamina, PT. Arun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) sehubungan dengan terminasi operasi kilang LNG Arun di Lhokseumawe Aceh, tanpa melibatkan Pemerintah Aceh selaku tuan rumah.

“Ini yang membuat kita kecewa. Sangat kecewa,” ujarnya.

Di samping itu, kata Murthala, Pemerintah Aceh juga menemui Menko Perekonomian, Chairul Tanjung pada 14 September 2014 lalu, dalam kunjungannya ke Lhokseumawe.

“Kepada Menko Perekonomian telah dijelaskan, supaya aset super raksasa yang dioperasikan oleh PT Arun itu tidak mubazir. Pemerintah Aceh rencananya akan mengubah daerah itu menjadi suatu kawasan indutri terpadu yang disebut Kawasan Industri Terpadu Arun (KITA) mencakup industry berat, menengah, dan kecil,” katanya.

Harapannya, kata Murthala, supaya pengalaman pada asset kilang minyak milik Pertamina di Pangkalan Brandan yang kini mubazir menjadi besi tua dan tidak terurus dapat dihindari.

“Menko Perekonomian, Chairul Tanjung dalam kesempatan itu memahami konsep yang diajukan Pemerintah Aceh, dan mengarahkan agar Pemerintah Aceh duduk untuk membahas tindak lanjutnya dengan Pertamina,” ujarnya.

Namun dengan manuver DJKN seperti itu, katanya, Pemerintah Aceh perlu menentukan sikap bahwa tidak ada kelanjutan pengelolaan asset eks kilang LNG Arun tanpa mengikut sertakan daerah tempatan.

“Selama 40 tahun operasi kilang LNG Arun selama itu pula rakyat Aceh hanya menjadi penonton. Dalam era otonomi khusus sekarang ini hal itu tidak boleh terulang. Jangan ada pihak-pihak manapun berani mengusik kondisi damai yang saat ini dinikmati rakyat Aceh lewat manuver dan provokasi,” kata Murthala.

related posts