Pantaskah Anas M. Adam Dipertahankan Doto Zaini?

SOSOK Anas M. Adam sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, mendapat banyak sorotan public selama beberapa bulan terakhir.

Dinas itu menjadi Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) paling "lemot" dalam menayangkan lelang proyek APBA 2014.

Berdasarkan data yang dimiliki ATJEHPOSTcom, dari total 226 paket yang belum ditayang guna diternderkan, ternyata 128 paket diantaranya berasal dari Dinas Pendidikan Aceh.

Selanjutnya ada Dinas Cipta Karya dengan 51 proyek yang belum tayang, DKP 15 paket, Keswan 12 paket, Disbun 7 paket, DPKA 5 paket, Distan 4 paket, RSUZA 2 paket, serta Badan Dayah 2 paket.

Sebagaimana yang perlu diketahui, belum tayangnya lelang APBA 2014 akan berimbas pada lambannya realisasi APBA 2014. Tidak hanya itu, keadaan ini juga berimbas pada telatnya pengumuman tender.

Dengan kata lain, paling cepat membutuhkan 45 hari ke depan guna memasuki tahapan pengumuman tender.

Kemudian dengan waktu kerja yang kian menipis, dipastikan pengerjaan proyek  akan bermasalah dari sisi kualitas serta rawan terjadinya pelanggaran.

Apakah hanya itu persoalan di Dinas Pendidikan Aceh? Jawabannya tentu tidak.

Soal mutu pendidikan misalnya, Provinsi Aceh menempati peringkat terburuk dengan angka ketidaklulusan terbanyak di Ujian Nasional 2014. Provinsi Aceh berada di peringkat paling buncit dari 34 provinsi di Indonesia.

Jumlah siswa SMA sederajat yang tidak lulus mencapai 785 orang. Sementara jumlah ketidaklulusan peserta UN dari SMK untuk Aceh sebanyak 62 peserta.

Sebulan berselang, prestasi yang sama juga diraih pada pelaksanaan UN SMP sederajat untuk tahun 2014. Provinsi Aceh berada diurutan paling bawah dengan siswa paling banyak tidak lulus tingkat nasional.

Tidak hanya soal mutu, kisruh internal juga dilaporkan terjadi di Dinas Pendidikan Aceh. Keadaan ini terjadi karena Anas M. Adam mengangkat ‘sekutu lama’ dan keluarga untuk menduduki posisi penting di sana.

Sumber ATJEHPOSTcom di Dinas pendidikan Aceh, mengatakan kinerja di sana sedang terganggu. Tidak hanya itu, hasil UN untuk tingkat SMA sederajat dan SMP sederajat juga menempatkan Aceh di posisi paling bawah nasional.

“Sayangnya kita tidak berani protes. Ini karena banyak kerabat serta ‘sekutu lama’ Anas yang dikumpulkan kembali ke sini,” kata sumber ATJEHPOSTcom.

Sebagai contoh, kata dia, Kabid Dikdas Bahrumsyah. Sosok ini disinyalir memiliki hubungan famili dengan Anas M. Adam.

Kemudian ada Sekretaris Teja Sekartanjung yang merupakan sekutu lama Anas M. Adam saat memimpin Dinas Pendidikan Aceh pada periode sebelumnya. Sosok Bendahara, Emi, juga merupakan kawan dekat dari Anas M. Adam.

“Apakah dia juga memiliki  sertifikat keuangan? Ini yang dipertanyakan oleh staf. Jangan sampai mengangkat pejabat berdasarkan hubungan kekerabatan,” kata dia.

Demikian juga dengan para pejabat di Dinas Pendidikan Aceh lainnya. “Debi, Kasi Program adalah saudara. Sedangkan Nailur Autan, Kabid Menengah Atas dan Muslim Kabid Program adalah sekutu lama Anas M. Adam yang dilantik kembali selama kepengurusan Anas,” ujar sumber itu.

Namun Anas M. Adam sendiri membantah tudingan tersebut. “Tidak ada itu. Saya gak kenal sama mereka,” ujar Anas.

Namun, kata Anas, promosi jabatan sejak dirinya dilantik memang ditunjukan pada ‘orang dalam’ yang berkinerja bagus. Anas juga tidak mau disebutkan kembali memanggil ‘sekutu lama’ untuk berkumpul di Dinas Pendidikan Aceh saat memimpin untuk kedua kalinya ini.

Namun persoalan di Dinas Pendidikan Aceh tak hanya berakhir pada persoalan mutu dan konflik internal.

Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan Rp851.517.933.857 miliar dana bantuan hibah dari sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) tahun 2013 yang belum dipertanggungjawabkan. Temuan ini memiliki potensi kerugian negara.

Berdasarkan data yang diperoleh ATJEHPOSTcom, dana hibah di tiap SKPA yang belum dipertanggungjawabkan berjumlah ratusan juta hingga ratusan miliar. Dinas Pendidikan Aceh menempati urutan pertama dengan dana hibah tahun 2013 yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp622.458.352.857,00.

Diluar semua persoalan tadi, publik barangkali masih ingat pernyataan Gubernur Zaini tatkala melantik Kepala Dinas Pendidikan Anas M. Adam dan Kepala SKPA lainnya. Kata Gubernur, mereka yang telah dilantik akan terus diawasi kinerjanya dan dievaluasi saban bulan atas target yang sudah ditetapkan.

Bahkan, Kepala Pemerintah Aceh itu menegaskan ia memberi waktu enam bulan kepada Kepala SKPA membuktikan kinerjanya. “Jika dalam waktu tersebut Anda tidak dapat memperlihatkan kinerja sebagaimana yang kami harapkan, maka kami dengan sangat menyesal akan mengganti saudara-saudara.”

Tentunya publik Aceh berhak mengetahui, apa hasil evaluasi Gubernur terhadap Kepala Dinas Pendidikan Aceh selama ini? Dan publik menunggu pertanggungjawaban tersebut.

Dengan persoalan ini, pantaskah Gubernur Aceh Zaini Abdullah mempertahankan Anas M. Adam?[]

related posts