Kasus Dana PER, MaTA: Mantan Wabup Aceh Utara Layak Dihukum Mati

MASYARAKAT Transparansi Aceh (MaTA) menilai mantan Wakil Bupati Aceh Utara Syarifuddin yang kini menjadi tersangka kasus korupsi dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PER) layak dihukum mati.

“MaTA menilai, pola penghukuman yang tepat dijatuhkan terhadap tersangka Syarifuddin adalah hukuman mati, sebagai bentuk pemberatan atas pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukannya,” kata Saryulis, Peneliti MaTA melalui rilis diterima ATJEHPOST.co, Senin, 1 Desember 2014.

Menurut catatan MaTA, sebelumnya tersangka Syarifuddin terlibat dalam tindak pidana korupsi pemindahan deposito kas Aceh Utara senilai Rp220 miliar. Untuk itu, kata Saryulis, jaksa harus memperhatikan model penuntutan yang tepat terhadap tersangka Syarifuddin agar benar-benar memberi efek jera.

“Secara positivisme pola penghukuman mati telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam salah satu penjelasannya menyebutkan, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi maka pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi nanti jaksa penuntut umum dapat menuntut dengan menggunakan dalil  penghukuman mati terhadap Syarifuddin,” ujarnya.

MaTA mendesak kejaksaan serius mengusut dan menelusuri aliran dana PER tersebut. Pasalnya, kata Saryulis, diduga kuat dana yang dikelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampe milik Pemerintah Aceh Utara ini tidak hanya dinikmati Syarifuddin. “Juga pejabat-pejabat lainnya dengan mengunakan modus yang sama,” kata dia.

Ia menilai dengan penetapan tersangka Syarifuddin selaku mantan Wakil Bupati Aceh Utara menunjukkan betapa korupnya pengelolaan pemerintahan setempat. Pasalnya, kata Saryulis, pengulangan tindak pidana korupsi juga dilakukan Ilyas A Hamid selaku mantan Bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pinjaman dana senilai Rp7,5 miliar. (Baca: Mantan-Bupati-Aceh-Utara-Tersangka-Korupsi-Kas-Bon-Rp75-Miliar).

MaTA turut menyorot kegagalan Kejati Aceh dan Kejari Lhoksukon dalam upaya penahanan terhadap Syarifuddin, atas perintah penahanan yang dikeluarkan majelis hakim  Pengadilan Tinggi  Banda Aceh saat perkara deposito kas Aceh Utara Rp220 miliar masih dalam proses banding. Kata dia, begitu pula terhadap tersangka Ilyas A Hamid dalam kasus yang sama merupakan potret buruk kinerja Kejati Aceh dan Kejari Lhoksukon dalam melakukan upaya eksekusi.

“Pengadilan Tinggi Banda Aceh pernah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Syarifuddin dengan nomor: 29/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA, akan tetapi gagal dieksekusi dengan alasan melarikan diri. Kita minta pihak Kejari harus benar-benar melakukan upaya represif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi,” ujar Saryulis.

Ia turut mengingatkan Pemerintah Aceh Utara agar tidak sembarangan dalam memberikan penyertaan modal kepada BUMD, yang pada akhirnya hanya menguntungkan pribadi, kolega maupun kepentingan kelompoknya sendiri.

“Harus benar-benar memprioritaskan kesejahtraan rakyat, sehingga tidak terkesan bahwa selama ini Pemerintah Aceh Utara hanya menciptakan lumbung-lumbung keuangan dalam meraup keuntungan terhadap pribadi, kolega dan kelompoknya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lhoksukon menetapkan mantan Wakil Bupati Aceh Utara, Syarifuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) pada Jumat 28 November 2014. (Baca: Jaksa-Tetapkan-Mantan-Wabup-Aceh-Utara-Tersangka-Korupsi-Dana-PER).[]

related posts