Ini Warisan Konflik Aceh yang Belum Selesai

Lembaga Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) akan menggelar “Dialog Masyarakat Sipil Aceh: Harapan Masa Depan Aceh 2014-2019" di ACC Sultan Selim Banda Aceh pada Kamis 18 September 2014.

Dialog ini akan merefleksikan Aceh pasca-konflik serta memproyeksikan masa depan Aceh selama lima tahun mendatang.

“Walaupun proses perdamaian sudah berlangsung sembilan tahun, tapi beberapa permasalahan mendasar masih belum terjawab. Ada dua agenda mendasar, yakni menyelesaikan permasalahan masa konflik dan membangun masa depan masyarakat, dalam arti menyejahterakan seluruh masyarakat,” kata Sec-Gen ACSTF Juanda Djamal, melalui siaran pers yang diterima ATJEHPOST.co, Rabu 17 September 2014.

Dia mencontohkan, warisan konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan, misalnya recovery korban konflik, pembentukan KKR, dan pengadilan HAM.

Di segi pembangunan kesejahteraan, ungkap Juanda, sifatnya masih fluktuatif (naik-turun). “Pendapatan daerah meningkat tapi pertumbuhan ekonomi justru menurun,” kata dia. “Dan salah satu tantangan lainnya di Aceh adalah demokratisasi, karena saat ini dinamika politik Aceh jauh dari dari visi kolektif dan demokratis,” katanya.

Selain itu, ujar dia, dalam dialog ini nantinya, ACSTF bermaksud mempertemukan persepsi tokoh dan organisasi masyarakat sipil Aceh dalam menyikapi perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi di Aceh setelah perjanjian Helsinki dan delapan tahun UUPA.

“Kita berharap akan terbangunnya kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan implementasi UUPA secara inklusif (terbuka, menjadi milik bersama-seluruh komponen Aceh-Red),” katanya.

Ada lima hal yang menjadi fokus dalam dialog ini—berdasarkan Skenario Aceh Baru, yaitu penguatan organisasi masyarakat sipil, ekonomi kerakyatan, pemerintah bersih, penegakan hukum, HAM, dan keamanan, dan demokrasi.

“Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara umum, baik klarifikasi maupun kritikan," katanya.[]

related posts