Pemda Aceh Bagi Pengalaman Pengendalian APBD di Gorontalo

  • admin

GORONTALO - Pemerintah Aceh melalui unit Percepatan dan Pengendalian APBA atau P2K APBA, berbagi pengalaman pengendalian APBD di Gorontalo, Senin 30 April 2012.

"Kami (P2K APBA) diundang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk berbagi pengalaman dengan Tim Evaluasi dan Pemantauan (TEP) Gorontalo. Sebelumnya, tim TEP sudah magang di Aceh. Di sini, selama satu minggu (30 April sampai 5 Mei 2012) kami akan mentransfer pengalaman percepatan dan pengendalian dengan tim Pemprov Gorontalo," kata Kepala P2K APBA, Takwallah.

Budianto Sidiki, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Pemprov Gorontalo, yang ikut menyambut kedatangan rombongan P2K, kepada The Atjeh Post mengatakan bahwa Gorontalo ingin menimba pengalaman Aceh dan menjadikannya sebagai pengaya sistem yang sudah ada di Pemprov Gorontalo.

“Sistem kerja yang dilaksanakan P2K APBA, dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan percepatan, dinilai efektif dan efisien, transparan dan akuntabilitasnya juga sangat jelas,” kata Budianto.

Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten/Kota Tahun 2012, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD Gorontalo, Kepala P2K, Takwallah, mendapat kesempatan untuk memperkenalkan secara umum sistem kerja P2K APBA.

Dalam sosialisasinya, Takwallah menjelaskan kunci keberhasilan dan kendala dalam kerja percepatan dan pengendalian anggaran. "Selama ini, capaian fisik dan keuangan dalam APBD tidak maksimal karena yang berkerja hanya staf. Pimpinan belum terlibat secara maksimal. Padahal, jika ikut melibatkan pimpinan maka realisasi fisik dan keuangan bisa lebih dari 90 persen. Melalui alat pandu dan pantau yang sudah diterapkan di Aceh maka problem klasik seputar capaian anggaran bisa diatasai. Pimpinan pun tahu harus melakukan apa untuk memastikan semua terkendali dengan baik," kata Takwallah.

Masih menurut Takwallah, dalam birokrasi pemerintah juga ada kendala yang disebutnya virus Asal Bapak Senang (ABS). Virus inilah yang membuat pimpinan lebih tinggi di pemerintah daerah tidak bisa ambil bagian dalam percepatan dan pengendalian APBD.

"Sesuai dengan plat mobil yang digunakan oleh pimpinan, yakni plat merah maka pimpinan juga diajak untuk ikut terlibat dalam kerja. Jadi, kegiatan yang terdeteksi merah (kegiatan yang terkendala atau ada masalah) perlu melibatkan pimpinan tertinggi di daerah agar cepat ada eksekusinya," papar Takwallah di hadapan SKPD Gorontalo.

Lebih lanjut, Takwallah memperkenalkan format pandu dan pantau kendali hulu hilir APBD yang dipandang sangat berguna bagi kerja-kerja percepatan dan pengendalian APBD. Format yang digunakan P2K itu adalah Format A sd F.

"Kunci pengendalian ada pada Format A yang merupakan alat penerjemah dari APBD dan hasilnya bisa dilihat di Format F yang menyimpan informasi rekam jejak kegiatan APBD. Dengan semua format ini semua jajaran pimpinan akan ikut ambil bagian dalam pencapaian target dan kinerja pembanguan," jelas Takwallah.

Saat berita ini dilaporkan, 10 orang tim P2K APBA sedang melakukan induksi format pandu dan pantau kendali APBD yang diikuti seluruh tim SKPD Provinsi Gorontalo. Menurut jadwal, tim P2K Aceh akan berada di Gorontalo hingga 5 Mei, dengan agenda memandu penggunaan format pandu dan pantau kendali hulu hilir APBD Gorontalo.

"Apa yang dilakukan di Aceh akan coba dibagi dengan tim pengendalian dan Tim SKPD Gorontalo, termasuk membantu mempersiapkan prarapim dan rapim. Kami berharap pengalaman Aceh bisa berguna untuk diterapkan di Gorontalo, tentu dengan memperhatikan keadaan di Gorontalo," kata Taqwallah yang juga pernah bertugas mengendalikan proyek rehabilitasi dan rekontruksi di BRR dulu.

Irwandi Bilang, Gratis
Pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten/Kota Tahun 2012 juga ikut diputar film video yang berkisah tentang kerja percepatan dan pengendalian APBA Aceh. Dalam video itu terlihat testimoni Irwandi Yusuf.

Menurut mantan Gubernur Aceh itu, niat untuk membuat unit percepatan dan pengendalian APBA memang sudah lama. "Baru pada tahun 2010 bisa diterapkan," katanya melalui video yang disaksikan oleh seluruh jajaran Pemprov Gorontalo. Irwandi yang menggunakan setelan kaos hitam juga mengatakan bahwa siapapun boleh mengkopi (adopsi) sistem kerja P2K. "Boleh saja mengkopi, dan gratis," kata Irwandi Yusuf di video yang kini juga bisa dilihat di youtube.[]

related posts