Menunggu evaluasi Qanun Investasi

LEWAT kacamatanya, M. Yunus Ilyas membolak-balikkan sejumlah dokumen yang dipegangnya. Konsentrasinya tidak terganggu dengan obrolan sekelompok pria berpakaian seragam. Mimik wajahnya tampak serius, tetapi berubah seketika saat The Atjeh Times menyapanya, Kamis pekan lalu.

Anggota Badan Legislasi dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, ini termasuk salah seorang yang membahas Qanun Penanaman Modal dan Investasi Aceh. Qanun disahkan pada Jumat 22 Maret 2013, tapi tak kunjung dibukukan dalam Lembaran Aceh.

“Kita masih menunggu evaluasi pusat. Ini membahas investasi, jadi ada beberapa hal yang harus dievaluasi," ujar Yunus Ilyas. Menurutnya, qanun perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku secara nasional.  "Penyesuaian dilakukan pihak eksekutif dengan Menteri Dalam Negeri," ujar Anggota Fraksi Demokrat ini.

Namun, kata dia, beberapa poin yang harus dievaluasi tidak terlalu substansial. “Yang pasti qanun itu untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh." M. Yunus Ilyas sangat berharap agar Qanun Penanaman Modal segera selesai dievaluasi.

***

KEPALA Biro Hukum Setda Aceh, Edrian, S.H., membenarkan Qanun Penanaman Modal dan Investasi Aceh, yang disahkan 22 Maret 2013 hingga kini masih disempurnakan. Eksekutif dan legislatif, kata Edrian, baru saja selesai mempelajari kembali substansi materi dari pasal-pasal dalam qanun. Atas dasar inilah, kata dia, eksekutif Aceh belum memasukkan qanun ke dalam Lembaran Aceh.

Salah satu substansi materi yang dipelajari terkait birokrasi perizinan. “Ruang birokrasi perizinan lebih diperkecil,” ujar Edrian, Kamis pekan lalu. Qanun itu, kata dia, telah dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Hal lain yang juga dibenahi dalam qanun menyangkut kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi. Para investor akan diberikan  perlindungan dan pengamanan secara komprehensif dalam segala aspek.

“Termasuk retribusi pajak jangan sampai ganda atau terjadi pungutan liar di luar aturan. Semua sedang diupayakan menjadi lebih baik sehingga para investor merasa aman dan tenang jika melakukan penanaman modal di Aceh,” ujar Edrian.

Namun di luar hal ini, Edrian mengatakan kegiatan penanaman modal di Aceh harus menjadi bagian dari penyelenggaraan sistem perekonomian nasional. Tujuannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Melalui qanun ini, kata Edrian, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota juga bisa menetapkan kebijakan penanaman modal. Salah satu contohnya, mendorong terciptanya iklim usaha kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional.

“Bagi yang telah melakukan penanaman modal sebelum qanun diundangkan, harus memiliki kantor pusat atau perwakilan operasional di Aceh paling lama enam bulan setelah qanun diundangkan,” ujarnya. Pemerintah Aceh, kata Edrian,  juga berwenang mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan fasilitas bagi investor yang menanam modal di Aceh.

***

KETUA Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdullah Saleh mengatakan, Qanun Penanaman Modal yang baru direvisi memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan qanun sebelumnya, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. “Selama ini banyak persoalan-persoalan yang tidak tertampung pada qanun sebelumnya, makanya direvisi,” ujar Abdullah Saleh, Kamis pekan lalu.

Pasal paling substansi dalam Qanun Penanaman Modal yang baru disahkan, kata dia, tentang kewajiban investor untuk menghormati hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Aceh. “Misalnya, lahan-lahan adat milik masyarakat Aceh, budaya dan kearifan lokal, serta harus mengedepankan pengambilan tenaga kerja lokal. Pada qanun sebelumnya kurang,” kata Abdullah Saleh.

Qanun Penanaman Modal ini, kata dia, juga membahas persoalan lahan yang menjadi penghambat pihak luar berinvestasi di Aceh. "Memang sangat berdampak permasalahan lahan dalam mengundang investor ke Aceh," kata Abdullah Saleh.

Sementara untuk sisi keamanan, Qanun Penanaman Modal juga menjaminnya. "Keamanan untuk para investor juga penting, begitu juga dengan produk hukum yang berlaku, itu juga dilirik investor dari luar," ujarnya.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRW) juga dianggap bagian terpenting dalam membangun investasi di Aceh. "Terlebih HGU (Hak Guna Usaha) di Aceh banyak yang akan berakhir dalam waktu dekat ini. Dengan adanya RTRW dan Qanun Penanaman Modal, kita dapat membuat konsep wilayah yang dapat diinvestasikan," ujar Abdullah Saleh.

Untuk menguatkan Qanun Penanaman Modal, kata dia, Pemerintah Aceh juga akan meminta kejelasan masalah aturan turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah Pusat, terutama peraturan pemerintah tentang pertanahan. "Agar setiap lahan yang berhubungan dengan investor dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintahan Aceh. Kita berharap evaluasi Kemendagri segera selesai dan Qanun Penanaman Modal dapat segera dilembar-Aceh-kan.” []

related posts