Ini kata Ketua Fraksi Partai Aceh soal usulan Mendagri tentang tim bersama

KETUA Fraksi Partai Aceh di DPRA, Teungku M. Harun, mengatakan saat ini untuk menjawab persoalan bendera dan lambang Aceh bukan tim bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh yang dibutuhkan, tapi menurutnya yang dibutuhkan adalah komunikasi.

"Bukan masalah dibentuknya tim bersama atau tidak, tapi komunikasi yand paling diperlukan dimasa cooling down ini," katanya kepada ATJEHPOSTcom, Kamis 18 April 2013.

Dia mengatakan masalah bendera dan lambang Aceh ada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. "Tapi kita terus berkomunikasi dan memberikan jawaban, maka nanti semuanya akan mengerti," katanya.

Teungku Harun memastikan kepada semua pihak, tidak ada hal apapun yang dapat dicurigai dari bendera dan lambang Aceh.

"Janganlah ada yang berprasangka buruk tentang lambang dan bendera, tapi harapannya adalah komunikasi yang baik antara Aceh dan pusat," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menawarkan untuk dibentuk tim bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat untuk membahas poin-poin Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Ini yang akan kita bahas dengan tim. Saya menawarkan supaya tim dari Aceh dan dari kita membahas item per item dari 12 evaluasi yang kita lakukan. Mereka (Pemerintah Aceh) prinsipnya mengatakan 2 item itu telah disetujui perubahan. Tapi yang 10 ini perubahannya apa, ini masih dalam pembahasan," kata Gamawan Fauzi, Selasa 16 April 2013, seperti dilansir detik.com. [](ma)

related posts