Ini Kata DPR Aceh Terkait Permintaan Qanun Standarisasi Mahar

BANDA ACEH -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akan mempertimbangkan permintaan sejumlah laki-laki muda Aceh untuk membuat sebuah peraturan atau qanun yang berisi tentang standarisasi penetapan mahar di daerah ini.

“Ini akan kita pertimbangkan. Namun terlebih dahulu harus kita tanyakan kepada ulama serta pemangku adat di Aceh,” kata Ketua Komisi G Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Teungku Ramli Sulaiman, kepada ATJEHPOSTcom, Minggu 20 Januari 2013.

Menurutnya, penempatan mahar di Aceh merupakan tradisi atau adat yang sudah diwariskan secara turun temurun. Demikian juga dengan penentuan tinggi rendahnya mahar, merupakan adat masing-masing daerah.

“Dulu ada yang dinikahkan dengan mahar satu Alquran. Kini, bila keluarga calon mempelai perempuan ikhlas, juga ada yang meminta mahar sedikit,” kata politisi Partai Aceh ini lagi.

Kata dia, membuat aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat Aceh soal standarisasi mahar merupakan hal lumrah. Namun jangan sampai, qanun tersebut justru tidak berjalan serta bertentangan dengan adat dan budaya Aceh.

“Ini yang ingin kita jaga. Namun permintaan serta aspirasi tadi (qanun standarisasi mahar-red) tetap kita tampung, dan akan kita bicarakan dengan ulama dan ketua adat,” kata dia.

Sebagaimana yang perlu diketahui, mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya-red) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan-red) pada saat pernikahan.

Namun sejumlah lelaki muda di Aceh, kepada ATJEHPOSTcom, Sabtu 19 Januari 2013, mengeluh tingginya mahar yang menjadi syarat menikah. Lapangan kerja yang sempit serta tingginya harga emas yang menjadi tolak ukur mahar di Aceh menyebabkan laki-laki muda di Aceh enggan untuk menikah.(mrd)

Berita selengkapnya tentang mahar Klik di tautan ini: Liputan Khusus Mahar di Aceh.

related posts