Ikrar Nusa Bhakti: SBY akan Dukung Capres Bekas Militer, Kemungkinan Bukan Prabowo

JAKARTA - Pamor Prabowo Subianto kembali bersinar menjelang Pemilu 2014. Sebagai kandidat kuat dari Partai Gerindra, hasil perhitungan dari sejumlah lembaga survey pun menunjukkan persentase dukungan masyarakat kepada mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu meningkat.

“Terakhir itu posisi Prabowo masih di bawah Megawati, saya lupa angka persisnya. Tetapi itu kan survey pada Februari lalu ya, saya kira sekarang Prabowo sudah di atas Megawati. Kami sedang mengadakan survey lagi dan akan segera diumumkan juga kepada publik dalam waktu dekat,” kata peneliti politik CSIS, Phillips J. Vermonte, kepada The Atjeh Post, akhir Juni lalu.

Prabowo Subianto juga satu-satunya capres yang hadir pada upacara pelantikan pasangan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf. Ketika bertemu dengan kader Partai Gerindra di Banda Aceh, ia sempat pula menyampaikan satu pesan politik, bahwa Gerindra sudah siap menghadapi pertarungan pemilihan presiden 2014 nantinya.

Tetapi cukupkah ‘pendekatan’ Prabowo terhadap Partai Aceh sebagai “golden ticket” atau modal utama menuju RI 1?

Pengamat dan peneliti politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti dalam wawancara khusus akhir pekan lalu, menduga Prabowo ingin mengulang kesuksesan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang gemilang meraih 97% suara di Aceh, pada Pemilihan Presiden 2009.

“Kehadiran Prabowo di Aceh memberikan satu legitimasi politik dan juga dukungan politik kepada pemerintahan baru di Aceh. Kelihatannya terbuka peluang bagi Gerindra untuk mengambil kenikmatan politik yang dulu pernah dirasakan oleh Partai Demokrat dengan suatu koalisi yang longgar antara Partai Aceh dan Gerindra. Permufakatan politik ini yang saya lihat sedang digalang oleh Prabowo di Aceh,” ungkap Ikrar yang sempat mengunjungi Banda Aceh pada Januari 2012.

Di luar Partai Gerindra, beberapa mantan Pangdam Iskandar Muda juga ikut dalam tim sukses Partai Aceh, seperti Letjen (Purn) Soenarko dan Mayjen (Purn) Djali Yusuf.

Menurut Ikrar, pilihan mendukung Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sengaja diambil demi kebijakan politik yang harmonis antara militer dan bekas GAM.

“Anda jangan lupa bahwa kebijakan pemerintah pusat, bagaimana agar Zaini dan Muzakir itu bisa terpilih secara demokratis di Aceh. Secara kebetulan juga, komitmen politik tentu harus didukung oleh kelompok-kelompok yang dulu berseteru. Dalam hal ini militer,” kata Ikrar.

Maka tidak heran kalau kemudian Djali Yusuf dan Soenarko, yang dulunya adalah lawan-lawan politik dan militer bagi GAM, lalu menjadi orang-orang yang sangat penting ditempatkan sebagai tim sukses.

“Mereka ada untuk meyakinkan masyarakat Aceh bahwa PA ini bukan lagi partai yang mendukung kemerdekaan, tapi sebuah partai politik yang diharapkan memiliki suatu pandangan yang luas mengenai bagaimana Aceh dalam Indonesia, dan juga Indonesia di dalam Aceh, itu yang saya lihat,” papar Ikrar.

Hal lain yang menjadi pertimbangan pemerintah, menurut Ikrar, Zaini Abdullah adalah mantan juru runding GAM yang tidak mendapatkan legitimasi politik dan kenyamanan ekonomi. Tentu bukan perkara mudah menundukkan masyarakat Aceh yang lebih dari 20 tahun di bawah kuasa militer Indonesia. Tetapi, ada beragam cara dalam politic marketing, kata Ikrar.

“Uang tentu ada tetapi jumlah dan alokasinya kan kita belum tahu (termasuk dari Prabowo). Soal trauma dengan tentara itu mudah dibolak balik, tergantung produk apa yang dijual dan hasil yang ingin diraih. Kedua, kandidatnya atau tokoh-tokohnya. Ketiga, visi dan misi, dan keempat apa impian-impian yang dijual. Ibarat produk makanan atau barang, maka dalam ‘politik dagang’ Prabowo jika “diiklankan” dengan baik orang Aceh pun bisa terkesima,” papar Ikrar.

Di sisi lain, pertarungan politik Prabowo dalam pemilu 2014 sendiri tidak akan semudah yang diperkirakan, meskipun ia telah unggul di beberapa survey; diantaranya CSIS (nomor dua setelah Megawati, hasil survey Februari lalu), Lingkar Survey Indonesia, dan terakhir Syaiful Mujani Reserach Center (SMRC), yang dirilis Minggu, 8 Juli 2012.

Mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden pada pilpres 2009 lalu, Prabowo memang masih punya peluang; meskipun PDIP sendiri belum secara resmi menyampaikan siapa capres mereka, apakah militer atau sipil.

“Dikotomi mengenai militer atau non militer, tua muda itu sudah dikotomi lama ya, yang sekarang ini yangg paling penting adalah bagaimana kepemimpinan itu bisa menjalankan apa yang dijanjikan, dan lebih penting lagi adalah dicintai rakyat. Sebagus apapun kalau tidak dicintai rakyat ya gak bisa, sebab kedaulatan kan ada di tangan rakyat,” tegas Pramono Anung, Wakil Ketua DPR dari PDIP, kepada The Atjeh Post. 

Pramono berharap pemimpin mendatang yang terpilih adalah yang mampu menjalankan janji-janjinya, supaya dicintai oleh rakyat.

Sementara Partai Demokrat sendiri baru akan menentukan siapa calon Presidennya pada 2013, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR, Marzuki Alie, baru-baru ini.

“Demokrat baru nanti tahun 2013 (menentukan capres dan cawapres). Kita enggak bisa menyamakan pemikiran kita dengan pemikiran partai lain, nanti siapa yang kita usung tentu sesuai dengan pertimbangan kita. Kita tidak melihat bagaimana pertimbangan orang,” kata Marzuki.

Marzuki Alie menampik dugaan calon presiden Partai Demokrat akan dipengaruhi oleh suara Partai Golkar, sebab semuanya akan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Dia (calon presiden) punya integritas, punya kompetensi yang cukup, dia punya kapasitas, dia punya loyalitas terhadap bangsa ini, dia mampu melaksanakan itu semua dengan cara yang baik dan amanah. Apapun juga kalau memenuhi permintaan terakhir dengan keinginan rakyat Indonesia Insya Allah akan dipilih oleh rakyat,” jelas Marzuki Alie.

Melihat pandangan yang berkembang dari dua partai politik besar itu, Ikrar memandang dukungan terhadap siapapun calon presiden dari latar belakang militer tentu akan dipertimbangkan dengan hati-hati oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk pula yang berlatar belakang militer, karena ia tidak ingin kelak bernasib sama seperti Soeharto.

“Ada tuduhan korupsi yang menyebabkan rendahnya elektabilitas Partai Demokrat (PD) sekarang, kalau dalam politik istilahnya PD itu sedang menjadi sunset party, “ ungkap Ikrar.  

Lebih jauh ia menilai, bahwa kelak ketika turun dari jabatannya pada 2014, SBY tentu tidak ingin “digoyang” seolah-olah tidak membuat sesuatu yang baik untuk negeri ini.

Maka masuk akal jika belakangan muncul nama Djoko Suyanto dalam bursa capres 2014, juga Hatta Radjasa. Tidak tertutup pula kemungkinan keduanya akan bersanding sebagai capres-cawapres.
Djoko Suyanto kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ia membentuk desk khusus penanganan Aceh dan Papua, dan memberikan perhatian luas dan mendalam atas persoalan politik dan keamanan di kedua wilayah itu. Sedangkan Hatta Radjasa adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus besan SBY. Ia secara terang-terangan sudah menunjukkan dukungannya kepada Partai Aceh, terutama Gubernur Zaini Abdullah.

I trust him, saya percaya dengan Pak Zaini,” kata Hatta Radjasa dalam wawancara khusus dengan Atjeh Post, April 2012.

Djoko Suyanto adalah perwira militer Angkatan Udara yang lulus satu angkatan dengan SBY, yaitu angkatan 1973. Sedangkan Prabowo, kata Ikrar, lulus pada 1974 tetapi berkawan dekat dengan para perwira angkatan 1973.

“SBY tentu akan mendukung figur yang dekat dengan dia yaitu TNI agar dia terlindungi. Dalam hal ini, Djoko Suyanto tidak jelek-jelek amat sebagai menteri dan bisa jadi elektabilitasnya lebih tinggi,” ujar Ikrar.

Djoko Suyanto juga dinilai cukup punya nama baik di luar negeri, berbeda dengan Prabowo.

“Prabowo namanya jelek di luar negeri dan ini menurut saya tidak fair (tidak adil) juga, karena dia belum pernah mempertahankan dirinya dalam pengadilan militer yang resmi. Prabowo dipecat pada 1998 karena permintaan Soeharto dan dia tidak diberikan hak jawab untuk itu, kita tidak pernah dengar alasan atau keberatan dari dia,” ungkap Ikrar.

Tidak hanya masih menjadi perdebatan politik di dalam dan di luar negeri, keterlibatan Prabowo seputar kasus penculikan aktivis dan referendum di Timor Timur masih tertutup kabut, bahkan di Indonesia sendiri.

Sementara salah seorang rekannya yang lain, Sjafrie Sjamsoeddin kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, meskipun dikenakan cekal oleh pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Hal yang sama juga berlaku bagi mantan Panglima TNI, Wiranto, yang sempat menjadi cawapres mendampingi Jusuf Kalla pada Pilpres 2009.

Apapun penilaian survey, masyarakat juga yang pada akhirnya yang menentukan suara mereka diberikan kepada siapa. Termasuk masyarakat Aceh. Hasil survey jelas belum tentu dapat mengungkapkan apa yang terjadi dalam bilik suara, pada hari pencoblosan 2 tahun mendatang.[]

related posts